PEREKONOMIAN INDONESIA 2006

Posted: November 4, 2009 in Uncategorized

ASESMENT AWAL 2006 dan FAKTOR GLOBAL

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi bean subsidi atas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin meningkat akbat adanya kenaikan harga BBM lebih dari 100%. Kebijakan ini menyebabkan kenaikan laju inflasi yang sangat signifikan baik nasional maupun regional. Meningkatnya inflasi tersebut memberikan dampak yang sangat besar, terutama pada daya beli masyarakat. Penurunan tersebut secara umum maupun secara sektoral terutama untuk sektor transportasi yang berkaitan dengan bahan bakar minyak.  Indeks Daya Beli (IDB) merupakan faktor variabel yang dapat menggambarkan derajat penurunan atau kenaikan kemampuan mengkonsumsi barang dan jasa masyarakat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2006 pemerintah memberikan stimulus fiskal yang lebih besar dibandingkan 2005 karena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 1 Oktober 2005. Kebijakan fiskal ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan Bank Indonesia pada tahun 2006 akan tetap mengambil kebijakan moneter ketat, seiring masih tingginya angka inflasi. Ekspor non-migas diharapkan dapat ditingkatkan agar dapat menekan inflasi yang terjadi. Menurut BI perekonomian Indonesia akan mengalami tiga tantangan :

  1. risiko terhadap ketidakstabilan makro yang ditandai dengan masih adanya efek kenaikan harga BBM atau second round effect.
  2. pembiayaan di sektor ekonomi karena meningkatnya suku bunga. “Kenaikan suku bunga kredit akan mempengaruhi NPL perbankan
  3. Dilihat dari sisi eksternal yakni pengetatan ekonomi di AS.

Meski neraca pembayaran surplus, tetapi masih ada risiko karena adanya kebijakan yang ketat tersebut. Untuk itu, ekspor non-migas akan ditingkatkan agar bisa menekan inflasi pada tahun berikutnya. Hal tersebut didukung oleh penguatan nilai tukar dan kenaikan asumsi listrik.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 akan bertumpu pada konsumsi dan investasi. Sisi konsumsi berasal dari banyaknya pengeluaran pemerintah dan meningkatnya daya beli masyarakat sebagai akibat kenaikan upah. Sisi investasi adalah dari infrastruktur dan proyek migas yang mulai berjalan. BI memperkirakan perlambatan ekonomi hanya terjadi hingga triwulan II-2006 dan pada triwulan III pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.

FAKTOR DOMESTIK

Perekonomian Indonesia selain dipengaruhi oleh faktor global / eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam negeri. Akibat adanya inflasi yang tinggi, menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Jika hal tersebut tidak segera ditangani akan semakin melemahkan perekonomian. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan memberikan BLT kepada masyarakat ekonomi lemah. Diharapkan dengan adanya insentif tersebut, akan berakibat pada tingginya daya beli. Sejalan dengan hal itu pemerintah juga ingin menurunkan inflasi dengan penarikan uang dengan nominal rendah dengan mengeluarkan uang baru dengan nominal yang lebih tinggi.

Hal lain yang mempengaruhi perekonomian yaitu iklim investasi yang semakin suram.  Melalui paket perbaikan iklim investasi, pemerintah berharap realisasi investasi di Indonesia semakin meningkat. Diharapkan Indonesia menjadi negara yang cukup menarik bagi para investor. Tingginya realisasi investasi diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat tingginya laju inflasi dan naiknya suku bunga perbankan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, pemerintah tak dapat menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi warganya yang menganggur dan tak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2006 terjadi begitu banyak bencana seperti Tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta dan masih banyak yang lain di tahun itu Bencana alam tersebut memang bukan suatu hal yang kita inginkan karena begitu banyak kepedihan dan duka didalamnya. Akan tetapi, bencana alam dapat menjadi salah satu stimulus bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bantuan berupa uang, barang, dan jasa dari dunia internasional, serta penurunan jumlah penduduk yang cukup signifikan merupakan beberapa faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dari masalah-masalah dan kendala-kendala diatas, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menangani permasalahan perekonomian indonesia.

Kebijakan Moneter

Kebijakan tersebut dilakukan dengan menurunkan tingkat bunga Bank, yang diharapkan akan terjadi penurunan jumlah nasabah yang menyimpan uangnya di Bank yang kemudian mereka lebih beralih kepada investasi.

Kebijakan fiskal

Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (pajak) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut:

  • Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
  • Pola persebaran sumber daya
  • Distribusi pendapatan

Kebijakan ini didukung dengan adanya program BLT untuk keluarga ekonomi lemah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Kebijakan Sektoral

Kebijakan dasar investasi adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional serta mempercepat peningkatan penanaman modal.

Tujuan penyelenggaraan investasi :
• menciptakan pertumbuhan ekonomi,
• menciptakan lapangan kerja,
• menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
• menciptakan daya saing dunia usaha nasioanal,
• menciptakan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,
• mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan,
• mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dan
• menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan Pemerintah juga menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberi perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia. Sementara itu perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s